Jadi Penguasa Dunia dengan “Long-Cycle Theory”

Jadi Penguasa Dunia dengan “Long-Cycle Theory”

Naldo Helmys

Long-cycle theory is a theory that focuses on the rise and fall of the leading global power as the central political process of the modern world system (Kegley,Jr. & Blanton, 2011, p. 66).

Teori Siklus Panjang adalah teori yang mengkaji bangkit dan tumbangnya negara-negara kuat sebagai bagian sentral dari proses politik dalam sistem dunia modern.

Dunia adalah arena persaingan bagi negara-negara kuat. Di masa lampau, Imperium Inggris sukses bercokol di setiap benua setelah bersaing dagang dengan Belanda. Spanyol dan Portugis pernah membagi dunia di luar Eropa di antara mereka saja lewat Perjanjian Tordesillas. Berabad-abad, Turki Ottoman bersaing dengan kekuatan Eropa sebelum akhirnya menyerah akibat kekalahan dalam Perang Dunia I. Amerika Serikat (AS) dan Uni Soviet bersaing selama beberapa dekade selama Perang Dingin, bahkan sampai berlomba siapa yang tercepat sampai ke Bulan. Rivalitas di antara kekuatan besar (great power) tak dapat disangkal telah membentuk wajah politik dunia.

Persaingan di antara negara kuat seolah telah menjadi pola historis. Tampak ada siklus dimana satu kekuatan mendominasi dunia, tetapi kemudian ditantang oleh kekuatan-kekuatan lain. Penguasa baru muncul, tetapi kemudian tenggelam kembali ketika masanya tiba. Salah satu teori yang mengamati sistem dunia dengan pendekatan demikian adalah “teori siklus-panjang” (long-cycle theory).

Teori siklus-panjang menyatakan bahwa yang menjadi proses politik utama dari suatu sistem dunia modern adalah bangkit dan tenggelamnya kekuatan global terdepan. Teori ini melihat politik dunia seperti suatu siklus bahwa perang global akan disertai oleh kemunculan hegemon (negara terkuat atau preponderant state). Ketika tidak ada lagi rival, hegemon akan menentukan ulang berbagai aturan dan institusi sistem global untuk menjaga keunggulan posisinya. Boleh dikatakan, hegemon datang dengan nilai-nilainya sendiri, untuk kemudian menentukan corak peradaban. Ia menentukan apa yang menjadi ancaman bagi dunia. Bahkan ia memiliki daya pengaruh untuk mengatur tingkah laku relasi politik dan ekonomi internasional. Namun, akan ada masanya, hegemon akan ditentang oleh kuasa-kuasa baru, yang menginginkan perubahan, bermaksud mengubah tatanan dunia. Ketika itu terjadi, dunia kembali memasuki perang global. Demikianlah siklusnya berlangsung.

Saat ini, kekuatan AS dianggap sebagai hegemon. Sebelumnya mereka bersaing dengan Uni Soviet, tetapi ketika negara komunis itu runtuh pada 1990an, AS melanggeng menjadi penguasa tunggal. Sampai kapan? Entahlah! Tetapi saat ini, dominasi AS mulai disaingi oleh kekuatan baru: China, Uni Eropa, Jepang, Rusia, dan bahkan India. Krisis ekonomi yang menghantam perekonomian AS pada 2008 sempat mengguncang ekonomi negara adidaya tersebut. Pertumbuhan ekonomi China yang signifikan dianggap mengkhawatirkan. Saat ini, para pemimpin dunia menggunakan narasi perang dagang, untuk menggambarkan perang global antara kekuatan ekonomi yang telah mapan dengan para penanjak baru.

Mari melihat pada siklus sebelumnya. Perjanjian Tordesillas (1494) yang ditulis oleh Paus Alexander VI memunculkan dua hegemon: Portugal dan Spanyol. Kedua negara berlomba untuk menjadi yang terkuat di lautan, dan menemukan negeri penghasil rempah-rempah: Indonesia. Portugal dominan terlebih dahulu dengan berhasil menaklukan Malaka pada 1511 lewat Alfonso de Albuquerque, dan kemudian menjadi kekuatan Eropa pertama yang mendirikan basis di Indonesia ketika armada Antonio de Abreu tiba di Maluku pada 1512. Namun, kekuatan lain tidak tinggal diam dengan pergerakan Portugal. Selain Spanyol, masih ada Valois, Prancis, Burgundy, dan Inggris yang siap menahan laju Portugal. Portugal menderita beberapa kekalahan di Samudera Hindia, ketika Spanyol meningkatkan kekuatannya. Ahmed Muhiddin Piri, admiral Turki Ottoman berhasil merebut Aden di Yaman dari tangan Portugal pada 1548.

Spanyol mengejar hegemon di bawah kekuasaan Philip II yang beriringan dengan periode yang disebut Masa Keemasan Spanyol. Bahkan Philip II juga berkuasa di Portugal dari 1581 hingga 1598. Namun, dominasi tersebut mendapat tantangan dari Belanda, Prancis, dan Inggris. Belanda yang ketika itu dikuasai Spanyol, melakukan perlawanan hingga meletusnya Perang Kemerdekaan Belanda (1568-1648). Kemunduran Spanyol terlihat ketika mereka terpaksa menandatangani Gencatan Senjata 12 Tahun dengan Belanda pada 1609. Gambaran Spanyol makin suram ketika mereka sebelumnya juga menghadapi Pemberontakan Morisco, dimana umat Islam yang masih bertahan di Spanyol memberontak di bawah kepemimpinan Muhammad Bin Umayyah pada 1568-1571 di Alpujarras. Tidak mampu menghadapi tekanan, Spanyol bahkan terpaksa melakukan pengusiran orang-orang Morisco, para keturunan Muslim pada 1609 itu juga.

Setelah 1610, Spanyol masih cukup kuat di Eropa, tetapi kali ini yang menjadi hegemon bukan semata para bangsawan, melainkan kekuatan institusi keagamaan: Uni Protestan (koalisi negara-negara Protestan di Jerman) berhadapan dengan Liga Katolik (koalisi negara-negara Katolik di Kekaisaran Romawi Suci), masing-masing didirikan pada 1608 dan 1609. Dua dominasi ini menciptakan persaingan agama di Eropa, dan menjadi akar meletusnya Perang Tiga Puluh Tahun (1618-1648). Perebutan hegemoni itu diakhiri oleh Perdamaian Westphalia pada 1648, dengan kemenangan pada negara-negara Protestan.

Ketika Dinasti Habsburg yang menguasai Spanyol melemah, Prancis di bawah Louis XIV yang Agung mulai menjadi kekuatan utama di Eropa. Dia dikenal dengan pemerintahan absolut dengan kedaulatan yang dianggap berasal dari Tuhan. Namun, Belanda, Inggris, Spanyol, Jerman, dan Rusia menahan laju Prancis. Dominasi ini mengendor lewat Perjanjian Utrecht pada 1713 yang mengakhiri Perang Aliansi Besar (1688-1714) antara Prancis menghadapi Aliansi Besar yang terdiri dari Kekaisaran Romawi Suci, Britania Raya, Belanda, dan Dinasti Habsburg Spanyol. Pasca Revolusi, Prancis kembali berusaha menjadi hegemon lewat serangkaian Perang Napoleon dari 1803 hingga 1815. Namun, langkah Napoleon Bonaparte dihadang oleh Inggris, Prussia, Austria, dan Rusia. Kongres Vienna 1815 tidak hanya mengakhiri Perang Napoleon, tetapi juga menetapkan nilai-nilai baru dalam perpolitikan Eropa. Kekuatan negara-negara kuat diatur sedemikian rupa sehingga menciptakan perimbangan kekuatan dan perdamaian.

Eropa cukup stabil sebelum munculnya kekuatan pengejar hegemon baru, Otto von Bismarck yang menjadi kanselir Jerman pada 1871. Bahkan, keinginan Jerman untuk menjadi yang terkuat, didukung oleh Turki Ottoman, dan Austria-Hungaria akhirnya membuat Perang Dunia I tidak terhindarkan. Perjanjian Versailles dan pembentukan Liga Bangsa-Bangsa pada 1919 berhasil menciptakan kestabilan singkat, tetapi Jerman, kali ini di bawah Adolf Hitler kembali mengejar dominasi. Dibantu oleh Jepang dan Italia, mereka berhadapan dengan Inggris, Prancis, Uni Soviet, dan AS dalam Perang Dunia II.

Pasca Perang Dunia II itulah, AS mulai mengejar status sebagai hegemon lewat penetapan manajemen moneter internasional yang dikenal dengan Sistem Bretton Woods lewat Kesepakatan Bretton Woods tahun 1944; pengaturan tatanan dunia lewat Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 1945; dan perimbangan kekuatan di antara negara-negara terkuat (AS, Uni Soviet, dan Inggris) lewat Konferensi Potsdam pada 1945. Hegemoni itu dijalankan dalam bentuk rivalitas Perang Dingin dengan Uni Soviet, tidak hanya lewat kehadiran berbagai partai komunis di seluruh dunia, tetapi juga lewat penguasaan teknologi tinggi, dan pakta pertahanan. Ketika Perang Dingin usai, AS masih terus mencoba mencari status hegemon lewat berbagai institusi seperti Kemitraan Perdamaian NATO pada 1994 dan pergerakan Organisasi Perdagangan Dunia yang masih berkuasa dalam rezim keuangan global hingga saat ini.

Teori siklus panjang (long-cycle theory) barangkali terlalu deterministik. Teori ini juga tidak bebas dari kritik, misalnya dalam segi menentukan apa yang menentukan bangkit dan tumbangnya hegemon: apakah itu dikarenakan faktor ekonomi, militer, atau domestik. Atau, yang lebih menohok lagi, haruskah dunia dijadikan begitu saja sebagai arena tarung negara-negara kuat? Apakah kondisi ini sebuah keniscayaan? Mungkinkah rantai ini diputus? Ketika teori ini dipandang bergandengan dengan teori stabilitas hegemoni, yang berasumsi bahwa tatanan dunia yang memelihara perdagangan dan keamanan dapat dipelihara apabila ada kekuatan hegemon dominan, hal itu juga memicu pertanyaan: apakah pemimpin global cukup untuk menjaga tatanan dunia dari para agresor?

Diplomasi Tertua dari Sumer

Irak termasuk tempat yang paling tidak aman di muka bumi. Berbagai konflik seolah tidak pernah berhenti sejak invasi koalisi pimpinan Amerika Serikat (AS) pada 2003 yang berhasil menjatuhkan Saddam Hussein. Namun, 5000 tahun silam, Irak adalah tempat lahirnya peradaban. Sumer, kawasan selatan Irak, tidak hanya mewariskan bentuk tulisan paling awal (cuneiform), tetapi juga praktik diplomasi tertua yang dapat dilacak.

Bersama dengan Suriah, kawasan Irak dulunya dikenal dengan sebutan Mesopotamia. Kawasan ini secara sederhana dapat dibagi menjadi tiga: Sumer di selatan, Akkad di tengah, dan kota-kota Suriah di utara. Sejak 3000 SM, Sumer dapat dikatakan yang paling maju di antara lainnya. Berbagai macam kota tumbuh seperti: Kish, Lagash, Ur, Uruk, Eridu, dan Nippur. Namun, kota-kota itu bersifat independen. Tak jarang mereka berkonflik satu sama lain, tetapi juga sering bernegosiasi dan membangun hubungan diplomatik.

Misalnya, ada inskripsi dari masa 2300an hingga 2200an SM di Sumer bahwa dua kerajaan yang bertetangga telah memiliki ‘kesepakatan persaudaraan’. Pernyataan serupa pada masa yang relatif sama juga dijalin di antara Ebla, sebuah negara di bagian utara, dengan tetangganya, Hamazi.

Hubungan diplomatik di masa itu dicirikan oleh hal berikut: konsep ‘persaudaraan’ (fraternity) di antara aliansi; saling membantu ketika terjadi konflik; regulasi terkait masalah pelarian dan pencari suaka; ketentuan siapa kawan dan lawan; sumpah berisi kutukan bagi yang berkhianat; pengiriman dan penerimaan duta; pertukaran hadiah; dan ikatan perkawinan. Dengan serangkaian kesepakatan internasional dan hubungan diplomatik semacam itu, kira-kira selama satu abad, negara-negara di Sumer dan sekitarnya hidup relatif damai, sebelum kawasan itu ditaklukan oleh Sargon dari Akkad pada tahun 2334 SM.

Kekuasaan Akkad yang berlangsung hampir dua abad lamanya, menimbulkan fragmentasi politik di kawasan Sumer.

Brexit: Gagalnya Integrasi Kawasan Eropa

Penulis: Falhan Hakiki, Alumnus Hubungan Internasional Universitas Andalas

Rencana semula, pada Jum’at (29/3) mendatang Inggris secara resmi akan meninggalkan Uni Eropa. Keputusan tersebut, yang dikenal dengan Brexit, adalah gambaran gagalnya integrasi kawasan Eropa. Kamis (21/3), Presiden Dewan Eropa, Donald Tusk, mengumumkan bahwa Brexit akan ditunda.

Sekitar pertengahan 2016, dunia internasional, khususnya kawasan Eropa dihebohkan oleh referendum yang dilakukan Inggris untuk menentukan apakah negara itu akan keluar dari Uni Eropa. Situasi ini dinamakan Brexit (kepanjangan Britain Exit, dan tentu saja bukan Brebes Exit). Referendum dilakukan pada tanggal 6 Juni 2016.

Inggris menilai bahwa keluar dari Uni Eropa merupakan jalan terbaik untuk bisa lepas dari kesepakatan-kesepakatan yang merugikan. Sebagai contoh adalah masalah kedaulatan nasional Inggris yang terus tergerus akibat harus saling berbagi dengan Uni Eropa, selain kebijakan Uni Eropa yang terlalu ramah dengan imigran. Sehingganya, Inggris harus menerima sikap Uni Eropa yang mewajibkan negara anggotanya saling berbagi dalam penempatan imigran.

Inggris memberlakukan secara resmi bahwa mereka keluar dari Uni Eropa pada 29 Maret 2019.

Bagaimana Brexit Bermula?

Awalnya, setelah Perang Dunia II berakhir pada 1945, Inggris menolak untuk bergabung dengan lembaga baru bentukan sejumlah negara Eropa. Lembaga ini mendorong kerja sama dan hubungan damai. Inggris lebih tertarik untuk fokus pada sektor perdagangan dan investasi dengan sejumlah mantan koloninya, seperti Amerika Serikat (AS), India, Kanada, dan Australia.

Pada 1960an, Inggris pun berubah pikiran. Mereka memutuskan bahwa akan lebih baik jika bergabung dengan lembaga tersebut, Komunitas Ekonomi Eropa (ECC), yang kelak menjadi Uni Eropa.

Namun, keinginan Inggris itu mendapat penolakan dari sejumlah negara Eropa, khususnya Prancis. Pinangan Inggris untuk bergabung dengan EEC ditolak pada 1961. Presiden Prancis Charles de Gaulle takut Inggris akan menjadi kuda troya (musuh dalam selimut) bagi pengaruh AS.

Setelah de Gaulle lengser dan digantikan Felix Gouin, tepatnya pada 1967, Inggris kembali melamar menjadi anggota Uni Eropa. Kali ini permohonan itu diterima, dan Inggris resmi bergabung dengan Zona Perdagangan Bebas Uni Eropa pada 1973. Setelah itu, EEC berganti nama menjadi Masyarakat Eropa, dan terakhir menjadi Uni Eropa.

Namun, bergabungnya Inggris banyak menghadapi perbedaan-perbedaan pendapat antara Inggris dan Uni Eropa. Seperti contoh yang dijabarkan di awal, misalnya. Serta pada penyatuan visa dengan Uni Eropa dan penggunaan mata uang Euro.

Dampak Brexit

Uni Eropa berharap Inggris tidak keluar dari integrasi kawasan mereka. Mereka sangat membutuhkan Inggris khususnya karena transaksi perdagangan dengan Inggris sangat erat. Sebab, perekonomian Inggris merupakan salah satu perekonomian termaju di antara negara-negara Uni Eropa.

Dengan adanya Brexit sendiri, ini membuktikan bahwa integrasi kawasan Eropa yang selama ini dipandang sebagai integrasi yang berhasil, justru dapat dilihat adanya kegagalan dalam mengintegrasikan anggotanya secara baik. Dari contoh kasus di atas, terlihat adanya kebijakan-kebijakan Uni Eropa membuat Inggris merasa dirugikan.

Bagi penulis sendiri, Brexit mengajarkan bahwa Inggris bisa membangun negaranya tanpa harus melakukan integrasi dengan kawasan dimana ia berada, mengingat Inggris merupakan salah satu negara dengan perekonomian dan perpolitikan terbesar di dunia. Dan Inggris tidaklah selalu berada dalam bayang-bayang negara-negara yang dominan dalam pembuatan kebijakan Uni Eropa (Jerman dan Prancis) yang nantinya dapat mengancam Inggris lebih jauh: baik itu pada kedaulatan nasional, perekonomian, keamanan, dan lain-lain.*