Mau Sejahtera? Mari Berdayakan Perempuan

Penulis: Denny Yarmawati, alumnus Newcastle University, UK

Jumlah perempuan yang duduk di kursi parlemen Indonesia hanya sekitar 20 persen, yang masih cukup jauh untuk mencukupi kuota yang diberikan bagi perempuan di parlemen yaitu sebanyak 30 persen.

Pada tahun 2018, saya berkesempatan untuk hadir di sebuah seminar tentang keterlibatan perempuan dalam politik. Pematerinya adalah seorang anggota Parlemen Inggris yang mewakili wilayah Newcatle Upon Tyne Central yang terletak di bagian utara Inggris. Banyak pelajaran berharga yang dapat saya ambil dari perempuan luar biasa bernama Chi Onwurah tersebut, baik dari aspirasi politik yang dimilikinya maupun dari personalnya sendiri.

Tentu dari tema materi yang disampaikan dalam seminar tersebut, dapat diterka bahwa beliau adalah seorang feminis, yang sangat mendorong keikutsertaan perempuan dalam dunia politik. Sebagai seorang profesional yang memiliki latar belakang di dunia teknik yang didominasi oleh laki-laki, Onwurah tentunya sangat paham mengenai disparitas antara keterlibatan laki-laki dan perempuan dalam banyak sektor, tidak terkecuali dalam dunia politik.

Read More

Pasukan Demokratik Suriah (SDF) si Penghancur ISIS

Penulis: Falhan Hakiki

Pada 23 Maret 2019, Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) secara resmi telah kehilangan 100% wilayah kekuasaan mereka. Mereka kehilangan wilayah terakhir kekuasaan mereka di Baghouz, Suriah Timur setelah Pasukan Demokratik Suriah (SDF) bersama dengan pasukan koalisi Amerika Serikat (AS) menyerang habis-habisan wilayah tersebut. Kekuasaan mereka telah berakhir, walau masih perlu diwaspadai adanya sel-sel tidur ISIS yang akan bangkit setiap waktunya.

Jika kita lihat, kejatuhan ISIS tak lepas dari sosok kekuatan sentral dalam perlawanannya, yaitu kelompok SDF. Namun, berbicara lebih lanjut mengenai perjuangan SDF melawan ISIS, terlebih dahulu kita soroti kembali bagaimana mulanya ISIS memasuki wilayah Suriah.

Read More

ISIS Tidak Ciptakan Khilafah, Tetapi Fasisme Gaya Baru

Penulis: Falhan Hakiki

Perjalanan ISIS, khususnya di Timur Tengah, hampir berakhir sudah. Setelah kekuasaan mereka telah hilang di Irak, satu-satunya daerah kekuasaan mereka, Baghouz, Suriah Utara, digempur habis-habisan oleh Pasukan Demokratik Suriah (SDF), salah satu kekuatan Kurdi di Suriah Utara, yang berkoalisi dengan pasukan Amerika Serikat. Bahkan ISIS dinyatakan kalah ketika kota itu berhasil direbut SDF pada Sabtu (23/3) lalu.

Jika kita kembali kepada masa sebelumnya, ISIS telah menguasai 1.274 kota dan desa di seluruh Suriah hingga Maret 2016. Dalam menguasai kota-kota tersebut ISIS telah menggunakan cara-cara represif seperti penyiksaan terhadap para penduduk serta pemaksaan nilai-nilai Islam yang radikal di wilayah kekuasaannya. ISIS kemudian dapat disebut sebagai representasi fasisme gaya baru jika melihat sepak terjangnya sejauh ini.

Sebelum menelaah lebih jauh, perlu didefinisikan terlebih dahulu apa itu fasisme. Pada dasarnya, fasisme merupakan paham yang mengagungkan kekuasaan absolut tanpa demokrasi, paham yang mengedepankan bangsa sendiri dan memandang rendah bangsa lain. Dengan kata lain, fasisme adalah suatu sikap nasionalisme yang berlebihan. Fasisme adalah gerakan radikal ideologi nasionalis otoriter politik. Fasisme berusaha untuk mengatur bangsa menurut perspektif korporatis, nilai, dan sistem, termasuk sistem politik dan ekonomi.

Menurut Hayes, Ebenstein, dan Bracher, ada 4 doktrin dan gagasan utama dari fasisme. Pertama, gagasan mengenai Mitos Ras Unggul (the myth of race). Menurut fasisme secara rasial manusia tidak sama. Ada ras superior dan inferior. Ras superior inilah yang telah ditentukan secara alamiah akan menjadi penguasa atas ras inferior.

Mereka berhak untuk memperbudak ras inferior. Manusia menurutnya bersifat hirarkis. Ada yang secara alamiah ditakdirkan menjadi penguasa dan dikuasai tergantung dari jenis ras apa mereka berasal. Jika melihat gagasan di atas salah satu contohnya adalah gagasan yang mana Nazi Jerman dengan doktrin Ras Arya-nya melakukan perbudakan terhadap ras yang dianggap inferior.

Namun, dalam perjalanan perkembangan dari fasisme, apa yang dilakukan oleh ISIS justru tidak melihat secara ras, melainkan doktrin agama dengan melakukan pemurnian terhadap nilai-nilai Islam yang radikal. Secara doktrin kedua perbandingan tersebut berbeda, namun memiliki esensi yang sama. ISIS dalam menjalankan aksinya, melakukan tindakan yang bertujuan untuk menaklukan negeri-negeri yang dianggap belum menjalankan syariat Islam. Ketika ISIS menaklukan negeri tersebut, maka mereka menjadi kekuatan superior, dengan melakukan pemurnian terhadap nilai-nilai Islam radikal terhadap masyarakat yang ditaklukannya (inferior).

Mengutip pernyataan Stephen Sheehi, Direktur Arabic Program Universitas South Carolina dalam essaynya yang berjudul ISIS as a Fascist Movement, ISIS, seperti program rasial Nazi, bermaksud memberantas setiap dan semua sisa-sisa kekotoran dan heterodoksi, bahkan di dalam Sunni. Ia melihat dirinya bukan sebagai Muslim, tetapi sebagai satu-satunya Muslim. Penekanan mereka pada kesucian adalah kiasan fasis, yang mensahkan keinginan untuk menghapus Sunni dan orang-orang Arab Kristen bersama dengan semua Syiah, terutama Hizbullah, yang, bersama dengan Kurdi, telah menangani ISIS dengan kekalahannya yang paling keras di Suriah.

Kedua, doktrin Anti-Semitisme. Mitos ras yang dijelaskan di atas melahirkan sikap-sikap kebencian mendalam kepada ras lain, khususnya Yahudi. Kebencian itu termanifestasi dalam berbagai bentuk dari yang paling “halus” seperti sindiran dan caci maki hingga bentuknya yang paling vulgar dan kejam seperti penyiksaan dan pembantaian massal terhadap orang-orang Yahudi. Seruannya untuk kematian orang Yahudi di Prancis dan penggunaan mereka atas “orang-orang Yahudi” sebagai kiasan dalam pidato-pidato politik mereka dengan jelas menempatkan Anti-Semitisme sebagai pusat pandangan ideologis ISIS. Kebencian mereka terhadap orang Yahudi bersifat transnasional dan tidak pandang bulu, sepenuhnya terpisah dari isu Israel-Palestina, hal itu terlihat dari banner yang disebarkan ISIS seperti di Perancis dan negara-negara Eropa lainnya.

Ketiga, totalitarianisme. Istilah totalitarianisme menggambarkan negara, ideologi, para pemimpin politik dan partai politik yang mengupayakan perubahan dan kontrol total (total transformation & control) atas masyarakat sebagai tujuan politisnya. Paradigma yang melatarbelakangi tujuan ini adalah konsep hidup yang total menyeluruh dan negara serta komunitas yang organis-kohesif. Negara merupakan pusat dan tujuan akhir eksistensi manusia. Keberadaan suatu bangsa dan tujuan substansialnya haruslah negara. Maka, negara merupakan dasar dan pusat seluruh unsur-unsur konkret dalam kehidupan manusia seperti seni, hukum, moral, agama, dan ilmu pengetahuan. Dengan kata lain, negara bukan hanya selalu berusaha menguasai segala aspek ekonomi dan politik masyarakat, tetapi juga selalu berusaha menentukan nilai-nilai “baik” dan “buruk” dari perilaku, kepercayaan dan paham dari masyarakat. Sebagai akibatnya, tidak ada lagi batas pemisah antara hak dan kewajiban oleh negara dan oleh masyarakat.

Hal ini terlihat dari tujuan ISIS yang menciptakan sistem khilafah. ISIS mengkampanyekan pendirian khilafah lewat penaklukan-penaklukan di Timur Tengah. Pendirian Khilafah ini juga mengisyaratkan bahwa setiap masyarakat yang ditemui ISIS dalam melakukan penaklukannya tersebut, harus tunduk kepada ISIS. Dan segala hal aturan yang dibuat ISIS di wilayah taklukannya, maka harus wajib diikuti dan jika tidak, maka ISIS menunjukkan sikap kekejamannya.

Merasa superior, anti-Semit, totaliter, dan pengagungan terhadap elit, cukup membuat ISIS disebut sebagai representasi fasisme gaya baru.

– Dapur Redaksi Internasionalis

Dalam menentukan “baik” atau “buruk” moralnya dan sikap masyarakat, ISIS sendiri mengenal konsep yang dinamakan takfir. Takfir merupakan suatu konsep ideologi keagamaan untuk memberikan label kafir kepada setiap orang yang tidak sepaham. Konsep takfir ini juga menjadi ideologi ISIS. Takfir adalah sebuah sebutan untuk orang-orang yang dengan gampang menuduh orang lain sebagai kafir. Tuduhan itu sendiri disebut takfir. Bila seseorang divonis sebagai kafir, maka orang tersebut dianggap sebagai najis atau kotor. Paham atau aliran takfir inilah yang kemudian melahirkan ideologi radikal yang menghalalkan segala cara untuk sebuah tujuan. Termasuk apa yang dilakukan ISIS ketika memenggal kepala orang-orang yang diculik atau menjadi tawanannya. Konsep takfir ISIS menganggap semua pihak yang tidak sepaham dengan mereka dan ingin menghalangi gerakan mereka maka akan dijadikan musuh mereka dan di vonis kafir.

Keempat, yaitu doktrin elite dan pemimpin. Fasisme percaya bahwa manusia secara alamiah telah ditentukan untuk menjadi penguasa (the ruler) dan yang dikuasai (the ruled). Jadi, ada sebagian manusia yang memiliki kualitas kemanusiaan superior dan yang lainnya tidak memiliki kualitas itu. Massa (rakyat) tidak berhak dan tidak memiliki kemampuan memerintah sebab hanya kelompok elite yang memiliki kualitas itu. Hal ini mengakibatkan timbulnya kepatuhan yang tinggi terhadap para elite atau pemimpin.

Abu Bakar al-Baghdadi yang mendeklarasikan dirinya sebagai Khalifah. Sama dengan Hitler yang menganggap dirinya sebagai fuhrer atau Musollini sebagai Ill duce, dimana rakyat-rakyatnya harus patuh dan segala hal aspek kehidupan ditentukan oleh pemimpin. Begitu juga dengan Abu Bakar al-Baghdadi, rakyat harus tunduk kepadanya dengan pengangkatannya sebagai Khalifah, yang dituangkan lewat polisi Islam, Bayaa, dan hukum-hukum Islam yang Syariah.

ISIS telah menguasai sejumlah besar wilayah di beberapa negara. Mereka dikenal karena kekerasannya, menghancurkan seluruh desa, menggunakan pemerkosaan sebagai senjata, menjual orang ke dalam perbudakan, dan melakukan kekerasan yang lainnya. Tidak mengherankan jika salah satu grafiti ISIS berbunyi: “Convert or Die.” Jenis masyarakat yang diciptakan ISIS di dalam batas-batas yang dikontrolnya juga sangat fasis dan otoriter; diperintah oleh kekuatan militer dan negara polisi, dimana kelas istimewa memerintah di atas yang lain.

Ciri-ciri fasisme yang lainnya oleh ISIS ialah seperti klaim teritorialnya dan korporatisme negara. Ideologi fasis tidak dapat dipisahkan dari statisme dan teritorialisme, dan tujuannya adalah melembagakan dan mengatur fasisme mereka yang tidak wajar terhadap politik Islam di Irak dan Suriah. Pembangunan ISIS nampak jelas berdasarkan mekanisme korporatis, kapitalis, dimana “negara” dan mesin perangnya memonopoli pendapatan melalui infrastruktur minyak, memeras pajak, dan pemberlakuan tarif. Korporatisme ini ditegakkan oleh aparat keamanan dan pengadilan “Islam” yang mengatur sistem hukuman berat (tidak sah) untuk memaksa kepatuhan.

Adanya “perkawinan paksa” (yaitu, pemerkosaan dan penculikan) dari wanita Muslim dan non-Muslim (apakah mereka adalah orang Kristen, Kurdi, Druze, Arab Sunni, Asyur, atau Yazidi), dianggap sebagai “pengantin” atau “rampasan perang” hampir tidak terinspirasi oleh tentara Muslim pra-modern. Praktek penculikan ISIS, “mengawinkan,” secara paksa, dan memperkosa anak perempuan dan wanita dibawah umur lebih mirip dengan praktek “pembagian kebahagiaan” tentara Nazi dan praktek “wanita penghibur” yang dilakukan brigade Tentara Kekaisaran Jepang pada Perang Dunia ke II.

Beberapa nilai-nilai yang telah dijelaskan sebelumnya merupakan sebuah bentuk ideologi fasisme yang dibawa oleh ISIS dengan gaya baru. Jika dahulunya fasisme direpresentasikan dalam bentuk negara pada sebelum Perang Dunia ke dua yaitu Jerman, Italia, dan Jepang, justru saat ISIS berkuasa fasisme direpresentasikan dalam bentuk sebuah kelompok yang membawa nilai-nilai Islam radikal yang coba mereka gunakan untuk menancapkan kekuasaan mereka secara kuat.

Astana Berganti Nama, Nursultan Lambang Kuasa

Penulis Ripal Herdyant, Alumni Ilmu Hubungan Internasional Universitas Andalas

Kazakhstan telah memproklamirkan kemerdekaanya dan lepas dari Uni Soviet pada 16 Desember 1991. Ibukotanya, Astana, telah sering berganti nama. Kota itu didirikan dengan nama Akmoly pada 1830, tetapi kemudian berganti nama menjadi Akmolinsk (1832), Tselinograd (1961), Akmola (1992), dan Astana (1998). Terakhir pergantian nama kembali diusulkan pada Selasa, 19 Maret 2019 lalu menjadi Nursultan.

Penggantian nama menjadi Nursultan, yang diambil dari nama mantan presiden Nursultan Nazarbayev, diajukan oleh presiden interim saat ini yaitu Kassym-Jomart Tokayev. Presiden Tokayev menilai peran Nazarbayev sebagai kepala negara terdahulu telah sukses membangun negara dengan penetrasi pembangunan yang cepat dan signifikan. Nursultan sendiri secara harfiah berarti “Cahaya Sultan”.

Nursultan adalah proyek pemerintah Kazakhstan di tepi sungai Ishim, wilayah utara Kazakhstan yang dibangun lebih dari 20 tahun silam. Kota itu sekarang telah menjelma menjadi kota terbesar menggantikan Kota Almaty. Padahal sebelumnya Nursultan hanyalah sebuah kota di provinsi kecil, tetapi sekarang menjelma menjadi sebuah kota modern dan futuristik.

Jumlah penduduk di kota ini berdasarkan hasil sensus tahun 2004 adalah 600.000 orang dan terus meningkat menurut sensus tahun 2013 menjadi 814.000 orang. Jadi, kalau ditaksir saat ini jumlah populasi penduduk di kota ini mungkin sudah meningkat sampai satu juta orang. Sedangkan total jumlah penduduk negara Kazakhstan sendiri itu sekitar 18,04 juta jiwa berdasarkan hasil sensus tahun 2017.

Nursultan Nazarbayev

Sosok Nursultan Nazarbayev sendiri merupakan mantan presiden pertama Kazakhstan yang mengundurkan diri pada Rabu, 20 Maret 2019, setelah menjabat hampir 30 tahun. Meski sebenarnya dia memanglah sosok yang berkuasa sejak Kazakhstan masih merupakan bagian dari Uni Soviet. Mantan presiden Nazarbayev mendapat gelar kehormatan Elbasy, yang berarti “Bapak Bangsa”.

Dengan berbagai kebijakannya, dia mengubah Ibukota Astana yang dahulunya merupakan sebuah kota dari provinsi kecil yang tidak diperhatikan menjadi kawasan futuristik dengan bangunan-bangunan yang dibuat arsitek-arsitek internasional berkelas.

Namun, sosoknya sendiri tidak terlepas dari berbagai kontroversi seperti isu-isu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), pembredelan media, serta sabotase hasil pemilihan umum. Tentu saja Nazarbayev menolak semua tuduhan tersebut. Namun, faktanya pada Maret 2019 beliau mengundurkan diri setelah 30 tahun berkuasa. Selama ini setiap kali pemilu selalu berhasil dimenangkan Nazarbayev dengan persentase yang cenderung mutlak dengan rata-rata mayoritas suara dukungannya selalu di atas 90% pemilih.

Inilah yang memicu anggapan bahwa Nazarbayev adalah seorang diktator yang sengaja melanggengkan kekuasaannya dalam waktu yang lama sebelum mundur sebagai penguasa setelah 30 tahun. Terlebih istri, anak-anak, dan menantunya menempati berbagai posisi di jabatan-jabatan strategis tingkat nasional bahkan pengusaha berkaliber internasional.

Geopolitik Kazakhstan

Secara geografis Kazakhstan berada di antara benua Asia dan benua Eropa. Dengan tafsirannya sebelah utara berbatasan dengan Rusia; sebelah timur berbatasan dengan Tiongkok, Kyrgystan, dan Uzbekiztan; sebelah selatan berbatasan dengan Turkmenistan dan di sebelah barat dengan Laut Kaspia dan Russia. Sebagian besar wilayah Kazakhstan secara geografis terletak di bagian barat daya benua Asia dengan sebagian kecil wilayahnya berada di benua Eropa.

Luas wilayah Kazakhstan adalah 2.717.300 km persegi yang menjadikannya sebagai negara terbesar di Asia Tengah dan kedua terbesar setelah Rusia di antara negara-negara pecahan Uni Soviet.

Bahkan dalam perpolitikan internasional di bidang keamanan, Kazakhstan membuka wilayah udaranya seluas mungkin untuk dilalui oleh angkatan udara dari negara-negara lain, sebagai bagian dari perjanjian antar negara baik bilateral maupun multilateral.

Perekonomian Kazakhstan

Perekonomian Kazakhstan mengandalkan investasi asing terhadap sumber daya alam karena di dalam tanah negara ini kaya akan mineral dan hasil tambang. Pendapatan sumber daya alam yang paling utama adalah sektor penyulingan minyak. Banyak perusahaan-perusahaan besar dari seluruh dunia mengincar untuk berinvestasi di sektor ini.

Bahkan pemerintahan Tiongkok pada tahun 2009 telah meresmikan selesainya pembangunan jalur pipa gas alam sejauh 4.300 kilometer yang menghubungkan Asia Tengah dan Tiongkok. Pada kesempatan tersebut, Presiden Hu Jintao dari Tiongkok dan Nazarbayev bersama-sama menekan tombol sirine sebagai simbol dibukanya jalur pipa seksi ke-2 yang berjarak 1.833 kilometer yang menandai hubungan kedua negara.

Sumber gas alam ini diperkirakan memiliki kapasitas 40 miliar meter kubik per tahun sehingga mampu memasok kebutuhan negara-negara di Asia Tengah yang selama ini sangat tergantung pembeliannya pada Rusia. Kini dengan beroperasinya hasil pembangunan pipa tersebut Kazakhstan bisa mengekspor gas alamnya dan tidak harus lagi melalui Rusia. Sehingganya mereka bisa mengehemat Rp 63,2 triliun.

Refleksi

Penulis secara pribadi tidak pernah mengenal sosok atau figur Nursultan Nazarbayev sebelumnya, dan cukup kaget setelah mencari tahu sepak terjang beliau dalam menjadi kepala negara untuk Kazakhstan selama 30 tahun. Menurut penulis, sebagai warga negara Indonesia yang sering membangga-banggakan diri sebagai negara yang kaya akan sumber daya alamnya, para pemimpin dan calon pemimpin kita perlu belajar dari figur seorang Nursultan Nazarbayev terlepas dari bagaimanapun kontroversi rezimnya.