Brexit: Gagalnya Integrasi Kawasan Eropa

Penulis: Falhan Hakiki, Alumnus Hubungan Internasional Universitas Andalas

Rencana semula, pada Jum’at (29/3) mendatang Inggris secara resmi akan meninggalkan Uni Eropa. Keputusan tersebut, yang dikenal dengan Brexit, adalah gambaran gagalnya integrasi kawasan Eropa. Kamis (21/3), Presiden Dewan Eropa, Donald Tusk, mengumumkan bahwa Brexit akan ditunda.

Sekitar pertengahan 2016, dunia internasional, khususnya kawasan Eropa dihebohkan oleh referendum yang dilakukan Inggris untuk menentukan apakah negara itu akan keluar dari Uni Eropa. Situasi ini dinamakan Brexit (kepanjangan Britain Exit, dan tentu saja bukan Brebes Exit). Referendum dilakukan pada tanggal 6 Juni 2016.

Inggris menilai bahwa keluar dari Uni Eropa merupakan jalan terbaik untuk bisa lepas dari kesepakatan-kesepakatan yang merugikan. Sebagai contoh adalah masalah kedaulatan nasional Inggris yang terus tergerus akibat harus saling berbagi dengan Uni Eropa, selain kebijakan Uni Eropa yang terlalu ramah dengan imigran. Sehingganya, Inggris harus menerima sikap Uni Eropa yang mewajibkan negara anggotanya saling berbagi dalam penempatan imigran.

Inggris memberlakukan secara resmi bahwa mereka keluar dari Uni Eropa pada 29 Maret 2019.

Bagaimana Brexit Bermula?

Awalnya, setelah Perang Dunia II berakhir pada 1945, Inggris menolak untuk bergabung dengan lembaga baru bentukan sejumlah negara Eropa. Lembaga ini mendorong kerja sama dan hubungan damai. Inggris lebih tertarik untuk fokus pada sektor perdagangan dan investasi dengan sejumlah mantan koloninya, seperti Amerika Serikat (AS), India, Kanada, dan Australia.

Pada 1960an, Inggris pun berubah pikiran. Mereka memutuskan bahwa akan lebih baik jika bergabung dengan lembaga tersebut, Komunitas Ekonomi Eropa (ECC), yang kelak menjadi Uni Eropa.

Namun, keinginan Inggris itu mendapat penolakan dari sejumlah negara Eropa, khususnya Prancis. Pinangan Inggris untuk bergabung dengan EEC ditolak pada 1961. Presiden Prancis Charles de Gaulle takut Inggris akan menjadi kuda troya (musuh dalam selimut) bagi pengaruh AS.

Setelah de Gaulle lengser dan digantikan Felix Gouin, tepatnya pada 1967, Inggris kembali melamar menjadi anggota Uni Eropa. Kali ini permohonan itu diterima, dan Inggris resmi bergabung dengan Zona Perdagangan Bebas Uni Eropa pada 1973. Setelah itu, EEC berganti nama menjadi Masyarakat Eropa, dan terakhir menjadi Uni Eropa.

Namun, bergabungnya Inggris banyak menghadapi perbedaan-perbedaan pendapat antara Inggris dan Uni Eropa. Seperti contoh yang dijabarkan di awal, misalnya. Serta pada penyatuan visa dengan Uni Eropa dan penggunaan mata uang Euro.

Dampak Brexit

Uni Eropa berharap Inggris tidak keluar dari integrasi kawasan mereka. Mereka sangat membutuhkan Inggris khususnya karena transaksi perdagangan dengan Inggris sangat erat. Sebab, perekonomian Inggris merupakan salah satu perekonomian termaju di antara negara-negara Uni Eropa.

Dengan adanya Brexit sendiri, ini membuktikan bahwa integrasi kawasan Eropa yang selama ini dipandang sebagai integrasi yang berhasil, justru dapat dilihat adanya kegagalan dalam mengintegrasikan anggotanya secara baik. Dari contoh kasus di atas, terlihat adanya kebijakan-kebijakan Uni Eropa membuat Inggris merasa dirugikan.

Bagi penulis sendiri, Brexit mengajarkan bahwa Inggris bisa membangun negaranya tanpa harus melakukan integrasi dengan kawasan dimana ia berada, mengingat Inggris merupakan salah satu negara dengan perekonomian dan perpolitikan terbesar di dunia. Dan Inggris tidaklah selalu berada dalam bayang-bayang negara-negara yang dominan dalam pembuatan kebijakan Uni Eropa (Jerman dan Prancis) yang nantinya dapat mengancam Inggris lebih jauh: baik itu pada kedaulatan nasional, perekonomian, keamanan, dan lain-lain.*

Beritahu Temanmu

InternasionalisGroup

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top