Beberapa Pandangan Terhadap Globalisasi

Penulis: Naldo Helmys*

Kata “globalisasi” tentu tak lagi asing bagi banyak orang. Saat ini, globalisasi telah menjadi fenomena atau realitas yang tidak bisa ditampikan. Sehari-hari, kita menempati ruang global, sadar atau tidak. Berbekal smartphone dan koneksi internet semata, berbagai aktivitas lintas batas negara dapat dilakukan, literally dalam genggaman tangan. Komunikasi lewat video call, intip keseharian selebritis luar negri lewat media sosial, kuliah online gratis lewat e-learning, tonton pertandingan sepakbola Eropa secara live streaming, atau belanja daring (online) lewat e-commerce, hanyalah sebagian kecil tren dunia global. Lalu, seberapa jauh globalisasi dipahami? Tulisan ini menghadirkan beberapa pandangan terhadap globalisasi, terutama dalam konteks Hubungan Internasional.

Apa itu Globalisasi?

Beberapa dekade lalu, lebih sulit untuk melewati batas-batas negara. Namun sekarang, mobilitas lintas batas teritori jauh lebih mudah. Manusia, barang, jasa, dan bahkan gagasan dapat dengan mudah berpindah dari satu negara ke negara lain. Dalam konteks ini, globalisasi dapat diartikan sebagai meningkatnya integritas dan interaksi masyarakat dunia yang melampaui batas-batas negara terutama dalam konteks komunikasi, budaya, dan ekonomi.

Ketiga sektor tersebut saling berkelindan. Kemajuan teknologi informatika di ranah komunikasi mempermudah berbagai bentuk transaksi ekonomi dan mempergiat pertukaran budaya. Ketika kegiatan ekonomi antar masyarakat berbeda kian intens, interaksi lintas budaya pun kian memungkinkan. Hal itu bukan sesuatu yang benar-benar baru. Namun, dalam dunia yang kian terintegrasi seperti saat ini, proses tersebut berlangsung jauh lebih cepat.

Mari tengok beberapa abad silam. Indonesia telah lama menjadi salah satu pusat perdagangan internasional. Pelabuhan-pelabuhan nusantara adalah titik temu masyarakat dari berbagai penjuru, seperti Eropa, Jazirah Arab, dan Asia Timur. Di sana tidak saja terjadi pertukaran barang dan jasa, tetapi juga gagasan.

Terlihat misalnya, Islam masuk ke Nusantara, sementara ini menurut pakar sejarah, ialah melalui perdagangan yang melibatkan saudagar dari Yaman, Persia, atau India. Walau kemungkinan adanya peran serta para pelancong dan pengusaha Nusantara yang melawat ke negeri-negeri nan jauh tersebut.

Bahkan gagasan yang masuk menjadi lebih spesifik. Ketika Wahabisme sedang naik daun di Saudi sekitar abad ke-18, pemikiran itu menginspirasi beberapa tokoh pembaharu di Minangkabau untuk melakukan reformasi di Sumatra sehingga berimbas pada meletupnya Perang Padri (1803-1837). Jika melihat kepada masa kebangkitan nasional sekalipun, gagasan seperti nasionalisme, liberalisme, dan sosialisme juga meluas di kalangan intelektual Indonesia salah satunya karena interaksi dengan masyarakat Eropa, terutama lewat pendidikan.

Di era globalisasi, menikmati selebrasi gol Christiano Ronaldo (tengah) seperti ini secara langsung bukanlah hal yang sulit (Sumber: Daily Mail).

Namun, di abad ini, globalisasi membuat ruang dan waktu kian sempit. Informasi berpindah dalam hitungan sepersekian detik. Informasi dapat diperoleh jauh lebih cepat ketimbang pada masa Sutan Sjahrir, yang mencuri dengar berita radio BBC tentang kekalahan Jepang dari Sekutu pada Perang Dunia II. Bahkan ketika Indonesia telah memproklamirkan kemerdekaan, tidak semua negara saat itu yang menyadarinya sehingga para tokoh nasional harus berjuang menyerukan kepada dunia lewat berbagai upaya diplomasi. Situasi itu kini jauh berbeda. Kejadian yang melanda berbagai belahan dunia, bisa dengan cepat langsung tersaji tepat di hadapan layar gawai setiap orang.

Jika disederhanakan, menurut Goldstein dan Pevehouse dalam International Relations (2017), globalisasi ditandai oleh berbagai trend, seperti meluasnya perdagangan internasional, telekomunikasi, koordinasi moneter, peran perusahaan multinasional, kerjasama teknologi dan ilmu pengetahuan, pertukaran budaya, arus migrasi dan pengungsi, dan hubungan antara negara-negara kaya dengan yang miskin.

Sekilas, globalisasi menyiratkan kemajuan dan menjanjikan kesejahteraan. Namun, tak semua cerita tentang globalisasi terdengar indah. Keamanan global ditantang oleh pergerakan terorisme dan kelompok kriminal transnasional yang juga memanfaatkan perkembangan teknologi dan informatika dan kelonggaran perpindahan barang, jasa, dan manusia. Aksi terorisme sayap kanan di Christchurch, Selandia Baru, disiarkan secara live streaming oleh pelaku sendiri. Perekrutan calon martir teroris ISIS juga dilakukan secara online lewat media sosial. Pandangan supremasi kulit putih, rasisme, dan Islamofobia menyebar dengan cepat, yang tampak kian parah dengan kemenangan pemimpin anti imigran di berbagai negara seperti Amerika Serikat, Brazil, dan Inggris.

Kedua tren yang berbeda itu tentunya menimbulkan pertanyaan lebih lanjut. Apakah globalisasi itu sebenarnya? Mengapa tidak semua pihak atau negara memperoleh manfaat dari fenomena tersebut? Di satu sisi integrasi masyarakat dunia disuarakan lewat perangkat komunikasi. Di sisi lain, intoleran dan rasisme bertumbuh juga berkat perangkat yang sama. Apakah integrasi dunia itu hanyalah tren semu yang akan dengan cepat digantikan kembali oleh persaingan dan keegoisan masing-masing negara? Untuk memahami ini, berbagai sudut pandang hadir dalam memahami globalisasi. Goldstein dan Pevehouse menjelaskan tiga di antaranya.

Globalisasi Sebagai Buah Liberalisasi Ekonomi

Pertama, globalisasi dilihat sebagai buah atau hasil dari penerapan prinsip-prinsip ekonomi liberal, yang menggerakan roda perekonomian dunia dengan kecenderungan untuk menciptakan sebuah pasar global. Lewat pasar yang minim hambatan ini, negara-negara dapat berdagang satu sama lain dengan lebih leluasa, sehingga memicu pertumbuhan ekonomi nasional.

Memang, tidak semua negara akan mendapatkan keuntungan, namun, dipercayai, semakin terintegrasi suatu negara dalam pasar global, maka akan semakin meningkat manfaat yang akan mereka terima.

Pada pasar global, negara tidak lebih dari sekadar unit ekonomi yang mengalami pelemahan otoritas. Oleh karena itu, terkadang, negara tampak tidak berdaya di hadapan institusi supranasional seperti Bank Dunia, Dana Moneter Internasional (IMF), atau Uni Eropa dalam konteks negara-negara Eropa. Di dalam negerinya sendiri pun, negara juga dituntut mampu bermitra dengan aktor lain seperti perusahaan multinasional (MNC) yang berinvestasi di negara itu, dan juga seperti organisasi non-pemerintahan (NGO) yang terkadang menangani isu-isu khusus lebih baik daripada kemampuan negara.

Diukur dari kemampuan ekonominya, negara-negara di dunia dibagi menjadi Utara (biru) dan Selatan (merah). Negara Utara adalah negara maju dan kaya, sementara yang merah dipandang berkembang dan cenderung miskin. Beberapa waktu belakangan, negara Selatan seperti China, India, dan Indonesia menunjukan pertumbuhan ekonomi yang bagus. Bagi neoliberal, pembagian ini kurang relevan karena globalisasi memberi kesempatan untuk setiap negara untuk saling mencapai kemajuan. Namun, tidak sedikit yang skeptis terhadap klaim tersebut (Sumber gambar: wikipedia).

Jalannya ekonomi neoliberal ini berkelindan dengan demokrasi liberal, yang dititikberatkan di antaranya pada adanya kebebasan individual dan pemerintahan yang demokratis. Hal itu telah menjadi norma dan nilai global yang coba dianut secara luas. Sehingga tidak jarang, selain menuntut adanya kestabilan politik, MNC yang ingin berinvestasi di sebuah negara juga mempertimbangkan apakah negara tersebut sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan demokrasi liberal. Misalnya dengan menilai apakah negara yang bersangkutan memiliki kebebasan pers, kebebasan berpendapat bagi warga negaranya, perlindungan hak asasi manusia yang mumpuni, atau sikap terbuka terhadap perubahan.

Tak ada Yang Istimewa dari Globalisasi

Perspektif kedua memandang globalisasi secara skeptis. Tak ada yang benar-benar baru dalam globalisasi. Segala klaim-klaim soal integrasi dunia tidak benar-benar bisa dibuktikan, atau tidak terbebas dari kritik. Bagi kaum skeptis, bahkan dunia telah terintegrasi sejak lama, paling tidak sebelum Perang Dunia I, ketika hegemoni Britania menjangkau berbagai belahan dunia. Jika dilihat lebih jauh lagi, misalnya jalur perdagangan dunia yang menghubungkan Eropa, Afrika, dan Asia telah terbentuk sejak lama.

Di masa lampau, Britania Raya menjadi negara hegemon dengan pengaruh yang terasa di setiap benua (Sumber: Wikipedia).

Kaum neoliberal menganggap jurang pemisah antara Utara (negara-negara maju dan kaya) dengan Selatan (negara-negara berkembang dan miskin) menjadi tidak begitu penting karena dalam pasar dunia yang terintegrasi, semua pihak menjadi saling membutuhkan. Namun, kaum skeptis justru melihat kesenjangan ini kian parah dengan globalisasi. Bahkan, alih-alih menyatukan dunia dalam pasar tunggal, yang tercipta justru adalah blok-blok ekonomi. Maksudnya, Asia dengan pasarnya sendiri, Eropa dengan pasarnya sendiri, dan begitupun Amerika.

Perang dagang antara blok ekonomi Amerika kontra China yang tengah berlangsung, barangkali dapat menggambarkan tipisnya harapan untuk menciptakan sebuah pasar global. Belum lagi upaya AS yang terus mencoba untuk menghalangi terciptanya suatu blok ekonomi kuat di Amerika Latin selama beberapa dekade. Persaingan antar blok ini tidak bisa diabaikan.

Globalisasi Tak Terbantahkan, Tetapi Negara Tetap Penting

Pandangan ketiga hadir sebagai kritik terhadap kedua imbangannya. Perspektif yang disebut dengan transformasionalis ini berpendapat bahwa baik kaum neoliberal maupun skeptikal terlalu jauh melihat atau mengkhawatirkan globalisasi. Dengan menyigi lebih lanjut pada kedaulatan negara, kaum transformasionalis memandang bahwa kedaulatan telah direduksi atau dikikis oleh institusi supranasional seperti Uni Eropa atau Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Kedaulatan tidak benar-benar hilang, hanya saja perannya sebagai alat tawar menawar bagi negara untuk merealisasikan kepentingannya berkurang.

Sebagai ilustrasi, mari lihat keanggotaan Indonesia di WTO sejak 1995. Indonesia dan WTO memiliki tujuan yang berbeda yang mesti diwujudkan dengan cara yang sejalan, yaitu mekanisme pasar bebas. Di satu sisi, Indonesia bermaksud untuk terlibat dalam perdagangan global, guna memperluas pasarnya sekaligus memenuhi kebutuhan domestik. Namun, Indonesia mesti tunduk kepada aturan-aturan WTO agar diizinkan bermain dalam perdagangan tersebut. Tentunya bagi WTO, keanggotaan Indonesia sangat signifikan. Dengan penduduk lebih dari 200 juta orang, Indonesia dipandang sebagai pasar yang menjanjikan.

Masalahnya, ketika tunduk kepada aturan WTO, sebagian mungkin menilai Indonesia telah menggadaikan kedaulatannya, mengingat beberapa aturannya mungkin tidak sejalan dengan cita-cita pembangunan nasional. Namun, bagi kaum transformasionalis, Indonesia sebetulnya bukannya menggadaikan maupun kehilangan kedaulatan, melainkan tengah mentransformasi atau mengubah bentuk kedaulatannya agar dapat dioperasionalisasikan dengan perangkat-perangkat yang baru. Bagi kaum transformasionalis, kedaulatan negara dalam konteks globalisasi bukan menguat maupun berkurang, hanya berubah bentuk.

Contoh lain terlihat dari keanggotaan Inggris dalam Uni Eropa. Terbentuknya Uni Eropa sebagai institusi supranasional di level Eropa bagi sebagian orang dianggap telah mereduksi kedaulatan negara-negara anggotanya seperti Inggris, Prancis, atau Jerman. Namun, ketika Brexit dihembuskan dan melewati tahap yang dapat direalisasikan, kaum transformasionalis barangkali sedang menunjukan bahwa integrasi bukan berarti menghilangkan atau melemahkan kedaulatan suatu negara untuk merumuskan kepentingannya sendiri. Meski dengan keluarnya Inggris tidak membuat Uni Eropa langsung bubar, hal itu menunjukan bahwa ada lebih dari satu contoh di mana janji globalisasi untuk mengintegrasikan dunia mungkin jauh lebih sulit ketika kedaulatan negara sebetulnya masih berwujud.

Penutup

Globalisasi yang menyentuh kehidupan sehari-hari kita adalah problem yang serius bagi negara. Kedaulatan negara diuji dengannya. Perbedaan ketiga pandangan terhadap globalisasi – optimis, pesimis, dan realistis – tidak bersifat final. Berbagai perdebatan masih terus berlangsung. Bagi negara-negara berkembang, jika globalisasi adalah sesuatu yang tidak bisa dihindarkan, paling tidak mereka mesti menyusun perhitungan yang matang bagaimana menerjunkan diri di dalam pasar global dapat meningkatkan perekonomian negara.

Tentunya, ini bukan hanya tugas pemimpin negara atau kementrian luar negeri, tetapi juga menjadi kewajiban bagi warga negara untuk mengerti. Sehingga sewaktu-waktu kondisi perekonomian dunia berubah, semuanya menjadi lebih siap tanpa menyalahkan pihak manapun.

*) Penulis adalah Co-Founder Internasionalis, menyelesaikan studi master di bidang Hubungan Internasional dari University of Glasgow.

Beritahu Temanmu

InternasionalisGroup

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top